Banjir dan Daerah Resapan Air di Jakarta

7 Feb

banjir.jpgBanjir yang menggenangi disetiap wilayah kota Jakarta hari ini memasuki hari ke 6. Beberapa teman di kantor & kampus termasuk diantaranya korban banjir di awal tahun 2007. Syukur Alhamdulillah rumah saya termasuk yang tidak terkena banjir, meski disekitar Rumah Sakit Islam sampai lampu merah By Pass ex Coca Cola / ITC Cempaka Mas kemarin masuk ditutup karena genangan air mencapai lutut orang dewasa. Banjir ini diduga siklus 5 tahunan kota Jakarta. Mengapa demikian ?. Banyak faktor yang dapat menjawab pertanyaan ini, dan tulisan ini akan membahas mengenai daerah resapan air di Jakarta yang saat ini telah berkurang jauh dari apa yang diharuskan. Sebelumnya tadi sempat melihat tayangan di Metro TV. Dari tayangan tersebut saya mendapat data resapan air di Jakarta dari beberapa periode yaitu tahun 1965 sampai dengan sekarang, berikut data tersebut.

Periode I 1960-an – 27%
Periode II 1980an – 26%
Periode III 200an – 13% tapi kenyataannya hanya 9%

Melihat data tersebut terlihat jelas penurunan yang sangat signifikan sekali mengenai keberadaan daerah resapan air di Jakarta. Penurunan secara signifikan terdapat dari periode II ke periode III, mengapa demikian diantaranya karena mudahnya izin untuk mendirikan bangunan di daerah-daerah yang seharusnya menjadi resapan air. Hal ini menandakan pengalihan fungsi dari resapan air menjadi bangunan, baik itu rumah tinggal atau dijadikan tempat bisnis. Sebut saja, wilayah Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Prapatan Bypass Ex Coca Cola, dan masih banyak tempat lainnya. Mirisnya saat ini kenyataan dilapangan bahwa persentase daerah resapan air di Jakarta hanya mencapai 9% saja. Bayangkan dengan pengalihan fungsi tadi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar pula, baik materiil dan non materiil. Padahal sudah jelas diatur dalam Keppres (saya lupa nomor Keppresnya) bahwa daerah resapan air di Jakarta itu paling tidak (minimum) 40%, sedangkan pada kenyataannya sangat jauh dari apa yang diatur.

Secara sah ada aturan yang mengatur untuk itu, aturan tersebut dibuat oleh pemerintah dalam hal ini ialah negara, sedangkan yang memperbolehkan daerah-daerah tersebut dialih fungsikan ialah ……. saya sangat yakin anda sendiri dapat menjawabnya.

Mengapa demikian, ? tanya ken apa.

3 Responses to “Banjir dan Daerah Resapan Air di Jakarta”

  1. uwinarno November 15, 2008 at 12:10 am #

    Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dari masing-masing individu yang biasanya hanya memeikirkan kepentingan diri sendiri saja

  2. Zeky Ambadar September 29, 2010 at 8:01 am #

    MENCEGAH BANJIR BUKAN HAL SULIT !

    Menanggulangi banjir dengan normalisasi sungai, perbaikan saluran air, dan pengoperasian pompa air seperti memberikan obat penurun panas pada seseorang yang demam tanpa mengobati infeksi penyebab terjadinya demam. Banjir akan berulang setiap turun hujan bila akar permasalahan penyebab banjir, sangat minimnya air hujan yang meresap kedalam tanah tidak diatasi.
    Saat ini air hujan dibuang ke selokan, saluran air dan sungai yang tidak lagi mampu menampung sehingga menjadi limpasan air berupa banjir/genangan. Untuk mencegah limpasan air hanya ada satu solusi, tingkatkan kemampuan meresapkan air hujan ke dalam tanah di setiap lokasi. Untuk itu diperlukan sistim resapan yang dibuat dengan prinsip menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah sedekat mungkin dari lokasi jatuhnya sehingga tidak melimpas ke tempat lain.
    Dengan asumsi intensitas curah hujan harian 200 mm (sangat lebat), bila 150 mm (15 M3 air per 100 M2 luas lahan) dapat diresapkan dekat lokasi jatuhnya, dapat dipastikan banjir tidak terjadi karena sisanya mampu ditampung oleh saluran yang ada. Sebuah sumur resapan dengan kapasitas tampung 3 M3 (bukan model sumur resapan yang diterapkan sekarang yang diisi ijuk dan batu kali) cukup untuk sekitar 200 M2 lahan, karena kemampuan meresapkan air bisa 10-30X daya tampung tergantung permeabilitas tanah. Dari hitungan sederhana tersebut jelas banjir dapat dicegah bila setiap pemilik/pengelola lahan diwajibkan membuat sebuah sumur resapan yang memiliki kemampuan tampung untuk setiap 200 M2 luas lahan. Pengawasan atas pelaksanaan kewajiban tersebut juga mudah, cukup dengan mengamati volume air yang dialirkan keluar dari kompleks perumahan, Mal dan berbagai bangunan lainnya.
    Sebenarnya peraturan bahwa setiap pemilik bangunan harus membuat sumur resapan sudah ada, tapi modelnya keliru dan belum tampak keseriusan pemerintah untuk menegakkannya.
    Mencegah banjir tidak sulit, asalkan pemerintah punya keberanian membuat dan menegakkan peraturan agar warga “tidak membuang” air hujan keluar dari lahan yang dimiliki/dikelolanya. Singapura saja berani membuat dan berhasil menegakkan peraturan yang melarang warga meludah dan membuang sisa permen karet sembarangan.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jakarta: Udaraku, Udaramu, Udara Kita Semua « Bluenatics Distortion - October 15, 2007

    […] ketahui bersama, layaknya kota besar Jakarta memiliki tingkat masalah yang sangat kompleks seperti banjir, macet, kepadatan penduduk, pengelolaan parkir, dan lain-lain. Akan tetapi pembahasan dalam tulisan […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: