Motor Dilarang Masuk Thamrin – Sudirman

19 Jan

Wancana motor dilarang masuk Thamrin – Sudirman yang sebenarnya sudah mulai dilempar ke public pada awal tahun ini, selepas pelaksanaan penggunaan lampu bagi pengendara motor yang efektif mulai 7 Januari 2007 kemarin dan pengefektifan sepeda motor di jalur kiri. Belum selesai masyarakat kecewa jika motor diharuskan dijalur kiri (meskipun untuk aturan ini saya setuju tapi dengan beberapa kondisi) karena dijalur kiri banyak mobil yang parkir, galian lobang yang belum diperbaiki dan lain sebagainya. Mau ikutan angkat bicara setelah sempat reply postingan mengenai hal ini di milis biker such TC 125, HTML. Pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Bang Yos membuat kebijakan motor dilarang masuk Thamrin – Sudirman yang rencananya akan diuji cobakan pada 27 Januari mendatang bersamaan pengoperasian 7 koridor busway (detik.com).

Kebijakan ini menimbulkan reaksi dari masyarakat khususnya para pengguna sepeda motor baik itu dari club/community bikers, maupun pengguna biasa. kalau dilihat kebijakan ini tidak beralasan atau kl boleh saya sebutkan “kebijakan yang aneh” .:), sebab yang diissue-kan pemerintah ialah mengurangi kemacetan. Jadi bagi para pengguna motor yang akan memasuki Thamrin – Sudirman diharapkan menggunakan busway, kalo dilihat ini ad korelasi antara penggunaan busway dan bisnis parkir yang sekarang mulai berkembang dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Mudah-mudahan saja kebijakan ini tidak di apporove DPRD DKI Jakarta. Kalau sampai ini bisa goal, tentunya yang dirugikan ialah masyarakat. Seharusnya kebijakan yang dibuat itu berpihak kepada stake holder utama yakni masyarakat, kalau kita bicara dalam konteks negara. Tapi kalau dilihat di Republik ini, kebijakan yang diambil justru sebaliknya. Selain kasus ini, dapat dilihat kebijakan yang lain seperti kenapa anggaran pendidikan dan kesehatan rendah (red. bahkan dibanding Afrika Selatan, kita jauh tertinggal). Saya hanya mengambil dua sektor itu saja, yang mana sektor tersebut merupakan sektor utama yang dapat mengatasi keterpurukan bangsa ini.

Balik ke kebijakan motor ini dan issue pemerintah akan kemacetan. Pemerintah tentunya mempunyai alasan-alasan selain kemacetan tadi, seperti di beberapa negara bahwa motor itu tidak masuk ke jalur protokol. Kenapa pemerintah membandingkan hanya segi infrastruktur saja, padahal ada hal lebih essential untuk saat ini yaitu apakah mental aparatur negara pembanding tersebut sama dengan mental para aparatur di Indonesia ?

Mengenai kemacetan tentunya terkait pada jumlah kendaraan motor itu sendiri. Untuk memiliki kendaraan bermotor saat ini terbilang cukup mudah. Terdapat banyak pilihan-pilihan mulai dari cash ataupun kredit. Ini yang tidak dicermati, kenapa pemerintah tidak meninggikan pajak kendaraan seperti yang dilakukan pemerintah Singapore. Tentunya tidak hanya itu, jika ingin masyarakat agar menggunakan angkutan umum pemerintah harus mulai membenahi hal yang terkait untuk itu seperti keamanan, penertiban angkutan yang suka ngetem dan berhenti sembarangan, dan hal terkait lainnya.

Mau lihat reaksi sosial dari masyarakat ?, klik saja forumnya pemda DKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: